Mereka menuntut agar DPRD mendesak Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, untuk menunda penutupan lokalisasi yang telah dijadwalkan oleh Pemkab bulan Juni 2011 mendatang
Menurut Koordinator Aksi yang juga pendamping PSK, Wasis Kunto Admojo, bahwa para PSK hanya butuh pelatihan agar bisa hidup mandiri, bukan sekedar pesangon yang akan diberikan sebagai kompensasi dari penutupan lokalisasi tersebut.
Menurut Wasis, Pemkab seharusnya sudah menyiapkan secara matang penutupan tersebut karena akan berdampak pada nasib puluhan PSK yang akan terkatung-katung, karena itu, menurutnya pemerintah jangan terburu-buru untuk melakukan penutupan.
Massa diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Ahmad Tamim.
Menurut Ahmad penutupan tersebut bukan semata mematikan mata pencaharian penghuni lokalisasi yang berjumlah total sekitar 200an jiwa. Tetapi dari pihak Pemkab sudak mempersiapkannya dengan memberi ketrampilan sebagai modal untuk massa depan para PSK.
Menurut rencana dari pihak pemerintah akan memberikan pesangon sebesar Rp 5-10 juta sesuai dengan kebutuhan masing-masing.(oke)
Sumber : http://www.indowarta.org
0 komentar:
Posting Komentar